Wali Kota Ambon Tegas Menanggapi Krisis Air Bersih yang Berlarut

 

Kota Ambon kini menghadapi persoalan serius yang bikin warga frustrasi: ketersediaan air bersih terputus lebih dari sebulan di beberapa kawasan utama. Krisis ini memancing reaksi keras dari Wali Kota Ambon Bodewin Melkis Wattimena, yang tidak lagi mau diam melihat pelayanan dasar ini mandek di tengah masyarakat. 

Ia bahkan ancam akan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi air di kota tersebut jika masalah ini tidak segera ditangani.

Krisis yang Bukan Sekadar Gangguan

Sejak akhir Desember 2025, wilayah seperti Batu Merah, Karang Panjang, dan Pandan Kasturi dilaporkan mengalami kekeringan air bersih.

Selama lebih dari satu bulan, jaringan distribusi air tak mengalir ke rumah-rumah pelanggan seperti mestinya. Ini bukan masalah kecil, karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia setiap hari bagi setiap warga.

Warga yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan harian dari keran rumah sendiri kini harus mengatur ulang rutinitas sehari-hari hanya untuk sekadar mandi, cuci, atau memasak. Banyak dari mereka yang terdampak merasa frustrasi karena harus bergantung pada bantuan darurat atau mencari solusi alternatif sementara.

Wali Kota Wujudkan Tekad Hukum

Respons paling tajam datang dari Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Ia menyatakan pemerintah kota telah cukup bersabar dengan pelayanan perusahaan swasta yang menangani sistem air bersih yaitu PT DreAm Sukses Airindo (DSA). 

Menurutnya, perusahaan itu sudah gagal menjalankan kewajibannya sebagai penyedia layanan dasar bagi masyarakat di wilayah konsesinya.

Dalam pernyataannya kepada jajaran pemerintah kota, Wattimena menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempelajari opsi hukum yang bisa ditempuh untuk memastikan hak warga atas air bersih terpenuhi. 

Kalau pihak perusahaan tetap lengah dalam memperbaiki pelayanan setelah teguran berulang, pemerintah kota tak akan ragu menggugat atau bahkan mempertimbangkan mengambil alih pengelolaan layanan tersebut melalui jalur hukum.

Langkah ini bukan sekadar ancaman kosong. Pemerintah kota telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan berbagai upaya, termasuk pengoperasian mobil tangki air untuk membantu warga yang paling terdampak. 

Mobil ini disiagakan untuk menyalurkan air minum gratis demi meringankan beban keluarga yang terpaksa bergantung pada pasokan air dari luar jaringan.

Lancarnya Dynamika Hukum dan Administrasi

Ambil alih pengelolaan layanan oleh otoritas daerah bukan hanya soal mengambil alih aset. Ini juga melibatkan proses administratif yang matang, termasuk koordinasi dengan lembaga hukum seperti Kejaksaan atau Badan Pemeriksa Keuangan, agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah di mata hukum.

Wali Kota juga menegaskan bahwa proses hukum yang dipilih harus berjalan transparan dan bermartabat. Ini untuk memastikan bahwa pada akhirnya pelayanan air bersih bukan hanya kembali normal, tetapi juga dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Dampak Langsung ke Warga

Krisis air bersih ini terasa berat karena terjadi di tengah kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Warga yang biasanya dapat langsung memanfaatkan air keran untuk kebutuhan rumah tangga terpaksa harus mencari alternatif lain. 

Dalam beberapa kasus, bantuan air dari pemerintah atau organisasi lokal menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, ketergantungan pada distribusi air melalui mobil tangki juga menghadirkan tantangan logistik yang tidak mudah. Pendistribusian air harus dilakukan secara adil, tepat waktu, dan mencukupi kebutuhan berbagai kelompok keluarga di wilayah terdampak. Ketidaktepatan dalam sistem darurat ini bisa menimbulkan ketidakpuasan baru di masyarakat.

Kritik Publik dan Tekanan Politik

Permasalahan ini juga memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk legislatif lokal yang mendorong evaluasi terhadap kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengelolaan layanan dasar. 

Ketika layanan seperti air bersih gagal memenuhi standar, masyarakat dan pejabat publik sama-sama merasa perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat.

Tak heran jika isu ini kemudian menjadi sorotan nasional, karena pada dasarnya ini bukan hanya soal gangguan produksi air saja. Ini soal hak dasar warga yang semestinya dipenuhi oleh sistem layanan publik, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta melalui kerangka kerja sama yang jelas dan bertanggung jawab.

Menatap Solusi Jangka Panjang

Permasalahan krisis air bersih di Ambon sebetulnya juga bagian dari persoalan infrastruktur yang lebih besar, termasuk sumber air, pemeliharaan jaringan distribusi, hingga kesiapan sistem saat musim kering atau gangguan teknis. Solusi jangka panjang yang berkelanjutan diperlukan supaya krisis seperti ini tidak terus terulang di masa depan.

Keputusan pemerintah kota untuk mengevaluasi dan, jika perlu, mengambil alih pengelolaan layanan adalah bagian dari upaya mencari solusi permanen yang bisa menjamin akses air bersih bagi seluruh warga Ambon tanpa kompromi. 

Warga berharap langkah ini tidak sekadar retorika, tapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan setiap hari oleh masyarakat.